 |
| Massa KMPT Sumut demo minta BBWS Sumut II untuk diperiksa. (foto/ist) |
Koordinator Lapangan, Ilham Arifin menyampaikan bahwa banyak permasalahan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi di BBWS Sumatera II, diantaranya program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Simalungun TA 2024 tahap satu sebesar Rp3.315.000.000. Dimana menurut informasi dugaan program tersebut amburadul dan tidak sesuai spek.
“Kami Meminta dan mendesak Bapak Kapolda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar membentuk tim khusus untuk mengungkap seluruh kasus dugaan KKN atas program bantuan sosial dari pemerintah pusat yaitu program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) di kabupaten Simalungun dengan pagu Rp.3.315.000.000 Miliar," pungkas Ilham.
Selain Itu, masa KMPT Sumut mendesak Kapolda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, untuk memanggil dan memeriksa Kasatker OP SDA dan PPK Kabupaten Simalungun terkait yang diduga secara bersama-sama melakukan korupsi yang sistemik dan terencana demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.
“Terakhir, Meminta agar penegak hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar memeriksa seluruh proyek yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jendral Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Balai Wilayah Sungai (BWS Sumatera II) Medan Terkait dugaan korupsi TA APBN 2024 yaitu program bantuan swakelola percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3TGAI sebesar Rp.34.100.000.000,00 milyar rupiah di duga proyek banyak kekurangan volume sesuai hasil investigasi di lapangan," Sebut Ilham.
Saat menyampaikan orasinya di depan Kantor BBWS Sumatera II Medan, massa aksi diterima oleh salah seorang perwakilan PPK ketatalaksanaan Rusman Samsidro Sipayung.
Perwakilan dari BBWS Sumatera II, Rusman Samsidro Sipayung mengapresiasi aksi Kesatuan Mahasiswa Peduli Transparansi Sumatera Utara. “Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan, dan tuntutannya semua yang di sampaikan akan saya teruskan kepada Satker terkait yaitu OP SDA dan kepada pimpinan," kata Rusma. [harry handoyo]
