 |
| Muhaimin iskandar tengah bersama presiden indonesia Prabowo Subianto(foto/ist) |
Saya yakin Cak Imin sesuai dengan Jabatannya sekarang akan menggkoordinasikan penanganan kemiskinan dengan berbagai kementerian melalui program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial sehingga tingkat kemiskinan, keterlantaran, ketertinggalan, keterbelakangan dapat diatasi dan angka kemiskinan akan turun secepatnya.
Hal tersebut di jelaskan Mantan Kadis Sosial Sumut tahun 2010 kepada Awak Media atas pertanyaan usai dilantiknya Ketua Umum DPP PKB H . Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) sebagai Menko Pemberdayaan masyarakat pada Kabinet Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Negara, Senin 21/10.
Menurut Syaiful Syafri angka kemiskinan di Indonesia sampai Maret 2024 masih tinggi yakni 9,79 %, yang berarti perlu percepatan penanganan kemiskinan oleh Cak Imin sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat melalui program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, sehingga 2 tahun mendatang angka kemiskinan bisa turun secara derastis, sesuai Program Prioritas Presiden RI Prabowo dan Wapres Gibran, tegas Syaiful.
Ditegaskan Syaiful Syafri bahwa penanganan kemiskinan melalui Bantuan Sosial tidak efektif, bahkan bisa mendidik masyarakat untuk selalu di penantian bantuan Pemerintah setiap bulan, sifatnya tidak mendidik, karena bansos itu idealnya menjadi bantuan yang bersifat tanggap darurat, seperti terjadinya bencana alam atau bencana sosial karena bersifat sementara.
Era sebelumnya, Cak Imin sebagai anggota DPR RI atau sebagai Menteri cukup perhatian untuk kesejahteraan masyarakat, ini terlihat dari perhatiannya untuk anggaran Desa, Anggaran Pendidikan Pesantren, dan anggaran lingkungan sosial lainnya, sehingga sebagai Menko Kesejahteraan Masyarakat, Cak Imin akan lebih cepat mengkoordinasikan penanganan kemiskinan di Indonesia dengan sejumlah Kementrian dan Daerah.
Belakangan ini kata Syaiful, ia merasakan lemahnya koordinasi penanganan kemiskinan dan keterbelakangan antar Kementrian, dan yang lebih dirasa antar Pemerintah di Daerah dengan latar belakang Otonomi Daerah, sehingga dimasing2 Daerah terlihat angka kemiskinan itu secara rinci, stunting, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Pengalaman saya bekerja di Pemerintahan, khususnya di Sumut melalui Dep. Sosial yang banyak mengunjungi desa, , kata Syaiful masih banyak masyarakat yang berdomisili jauh dari sarana komunikasi, penerangan dan transportasi, sehingga hasil hasil pertanian, perkebungan, peternakan, dan sejenisnya masih sulit di pasarkan.
juga pemukiman masyarakat di dalaman, masih banyak yang tinggal berjauhan antara satu atau dua rumah dengan rumah lainnya, sehingga untuk saling diskusi mengatasi masalah belum maksimal, dan belum memanfaatkan sarana pendidikan dan kesehatan, karena cendrung mencari nafkah keluar Desa untuk kebutuhan sehari hari dengan meninggalkan keluarga di rumah.
Sebagai mantan birokrat dan dosen Ilmu kesejahteraan sosial pada masanya, saya sangat yakin Cak Imin akan bekerja cepat, apalagi telah didukung Undang2 No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan Pepres No. 186 Tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, serta prioritas ke 5 dari Kabinet Merah Putih priode 2024 sd 2029, tegas Syaiful.(subari)
